DEMOKRASI EKONOMI

Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif yang merupakan pedoman dasar dan cita-cita sosial bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut:

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas "azas kekeluargaan."
• abang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi, air, dan segala kekayaan didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Potensi kreatif masyarakat dikembangkan dalam batas tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Mengenai peranan negara , koperasi, BUMN, dan swasta, masing-masing harus saling mengisi dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Mekanisme Pasar

Dalam demokrasi ekonomi pembangunan perekonomian dilaksanakan melalui kebijaksanaan ekonomi yang berazaskan prinsip mekanisme pasar yang mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Selanjutnya, mekanisme pasar yang berlaku juga harus mampu mencegah timbulnya persaingan bebas dan pemusatan kekuatan ekonomi yang menjurus ke arah konglomerasi dan berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berfungsi mengayomi, bukan menguasai bagi kepentingan golongan yang berkuasa.

Diharapkan tercipta mekanisme pasar yang adil, dinamis, dan transparan, sekaligus juga kesenjangan struktural, sektoral maupun sosial akan dapat ditekan sampai tingkat paling rendah.

Bagian Ketiga

Pada bagian ketiga buku ini mencantumkan beberapa lampiran-lampiran: Lampiran A memuat pidato-pidato sambutan panitia penyelenggara seminar yaitu dari IP-KI dan LEMHANAS, yang pada dasarnya menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran perlunya menampung pemikiran-pemikiran tentang demokrasi ekonomi, dalam hal ini sebagai sumbangan pemikiran bagi terbentuknya konsep RANTAP MPR tentang demokrasi ekonomi. Terdapat pula materi sekaligus sambutan dari kassospol ABRI yang menjelaskan pandangan ABRI tentang konsep demokrasi ekonomi: implementasi konsep demokrasi ekonomi selalu memperhatikan unsur etika, baik dalam kegiatan produksi maupun konsumsi yang pada gilirannya sarat dengan anjaran tentang keadilan sosial; sistem ekonomi yang etik, dan berkeadilan sosial yang mengandung unsur pengaturan tingkah laku dan perbuatan manusia;

Lampiran B memuat transkrip makalah dari para pembicara seminar, antara lain:

Ekonomi Rakyat dan Demokrasi Ekonomi - Subiakto Tjakrawerdaya

Dua syarat pokok yang sangat penting bagi hakekat demokrasi ekonomi, yaitu:

1. Tujuannya yaitu kemakmuran untuk seluruh rakyat.
2. Keterlibatan rakyat dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasilnya.

Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat, karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat.

Koperasi dan pengusaha kecil merupakan bagian yang penting dalam upaya mendorong pendemokrasian ekonomi. Namun keberadaannya yang benar-benar mandiri masih dipertanyakan, dan dalam hal ini pemerintah menawarkan:

• Peningkatan mutu SDM rakyat.
• Peningkatan akseptabilitas pada pasar modal, teknologi dan organisasi serta manajemen modern.

Demokrasi Ekonomi Menyukseskan SU MPR 1998 - Sjarifudin Baharsjah

Kami menilai bahwasanya isi makalah ini kurang mewakili judulnya, namun di dalamnya terdapat beberapa pemikiran yang disampaikan: Membangun perekonomian nasional berarti membangun perekonomian bagi kemakmuran rakyat; Diperlukannya kemitraan antara petani dengan pengusaha agribisnis besar diharapkan dapat membantu memperkuat perekonomian rakyat; Selain itu diperlukannya Undang-Undang sebagai kesepakatan nasional untuk menjamin terlaksananya demokrasi ekonomi.

Demokrasi Ekonomi - Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Dalam makalahnya ia mengupasnya mulai dari filosofi sampai dengan tataran instrumen demokrasi ekonomi. Ketika bicara demokrasi, sebetulnya tidak bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya normatif dan ideal. Hal-hal yang normatif ini sifatnya agak abstrak, dan inilah yang merupakan common memory yang dirumuskan dalam berbagai dokumen kenegaraan kita. Hal-hal yang ideal pada akhirnya akan diturunkan ke dalam instrumen-instrumen, seperti: kebijakan yang konkrit.

Beberapa instrumen yang dicoba diterjemahkan dari visi demokrasi ekonomi:

1. Distribution of income, melalui progresif income tax, fiskal, pajak, dan subsidi.
2. Adanya pembagian asset produktif.
3. Dibukanya kesempatan yang sama dalam berusaha.

Demokrasi ekonomi - Prof. DR. Juwono Sudarsono

Demokrasi ekonomi tidak berarti bahwa semua orang akan sama kedudukannya secara sosial-ekonomi, bahkan dalam sistem ekonomi-politik di dunia manapun, karena pada dasarnya sudah ada perbedaan-perbedaan sejak dilahirkan.

Menurut Juwono ada lima unsur pokok yang perlu diperhatikan:

1. Perbedaan warisan, dengan ansumsi seseorang yang kaya karena warisan yang berlimpah harus dipajaki melalui progressive tax system agar orang-orang yang miskin karena perbedaan warisan bisa hidup selayaknya manusia lain. Jadi pada prinsipnya yang kaya harus menyantuni yang lemah.
2. Masalah pilihan, bagi orang yang berbakat, cemerlang, dan berkoneksi maka pilihannya banyak. Bagi yang tidak beruntung pilihan itu tidak ada. Dalam demokrasi ekonomi harus ada upaya untuk meningkatkan pilihan bagi orang yang tidak punya pilihan.
3. Peningkatan prakondisi sosial-ekonomi sebagai pendukung azas opurtunitas, perlu adanya campur tangan negara untuk menjangkau , menyantuni, dan membantu orang miskin meningkatkan kemampuannya minimumnya.
4. Demokratisasi akses struktur kredit, struktur kredit yang timpang ke atas akan menimbulkan ketidakmerataan, sehingga ketimpangan struktural dari struktur kredit berangsur-angsur harus menuju piramida yang polanya ke bawah untuk pemerataan.
5. Demokratisasi asset, yang mencakup selain modal, tenaga kerja, dan tanah tetapi juga informasi, ketrampilan, dan lain sebagainya.